Pengelolaan Ciliwung tidak musti dimulai dari hal yang rumit

Menteri Kehutanan melakukan dialog tentang DAS Ciliwung di Green Radio

Perbincangan dan diskusi tentang banjir yang melanda Jakarta pertengahan bulan Januari lalu masih terus berlangsung. Selasa kemaren (05/02) bertempat di Kedai Tempo, Utan Kayu Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan berdiskusi tentang banjir Jakarta kepada para undangan yang hadir dan juga pendengar Green Radio.

Green Radio dan Direktorat Jendral Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan melangsungkan diskusi publik bertajuk “Penanganan Banjir Jakarta Berbasis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)”. Diskusi ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya untuk mencari solusi penanggulangan banjir yang kerap melanda ibukota.

Ibu Kota Jakarta kelimpahan air dari enam DAS yang mengalir di wilayahnya. Sementara itu daya tampung air semakin terbatas akibat sedimentasi dan okupansi bantaran sungai oleh manusia. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyatakan banjir di Jakarta dikarenakan Jakarta memiliki bakat banjir dan daya resap kawasan hulu sungai sudah berkurang. Untuk mengurangi dampak banjir di Jakarta, Kementerian Kehutanan memperkenalkan program sumur resapan di wilayah Jakarta. 

Pemerintah pusat melalui Kementerian PU dan UKP4 serta Pemerintah Propinsi DKI Jakarta juga punya komitment yang tinggi untuk menanggulangi bajir Jakarta pasca bencana banjir yang melanda hampir merata di pusat pemerintahan Jakarta. Berbagai rencana seperti pembuatan waduk ciawi, membuatan sodetan kali ciliwung di Kanal Timur, dan pembuatan deep tunnel. Biaya yang dikeluarkan untuk semua rencana ini mencapai 21,5 triliun. Sebuah angka yang sangat besar tentunya. 

Komunitas Peduli Ciliwung Bogor (KPC Bogor) memandang bahwa yang perlu dibenahi terlebih dahulu dan tidak memakan biaya besar adalah mempertegas aturan perudangan-undangan yang sudah ada. Seperti aturan tentang sepadan sungai, aturan tentang kawasan lindung dan kawasan konservasi serta penerapan RTRW yang jelas. Pemerintah Daerah dan penjabat negara tidak lagi bermain mata dengan para pengusaha nakal dan orang-orang yang berduit untuk mengokupasi kawasan hulu ciliwung. Rencana revisi Perda No 19 tahun 2008 tentang RTRW Kabupaten Bogor yang akan merubah kawasan lindung seluas 8,700 ha menjadi hutan produksi, kawasan pemukiman dan kebun di Puncak harus segera dibatalkan. Een Irawan Putra Koordinator KPC menyampaikan bahwa klaim pejabat Kabupaten Bogor bahwa mereka perlu merubah kawasan lindung menjadi kawasan produksi dan budidaya tersebut hanya sebuah alasan untuk lepas dari tanggung jawab mereka. “Seharusnya Pemerintah Kabupaten Bogor mengembalikan fungsinya sebagai hutan lindung, bukan ketika kawasan lindung sudah dibangun villa dan diokupasi oleh oknum tertentu malah kawasan tersebut dilepas dan dirubah statusnya. Berarti ada sesuatu disana klo Pemerintah Kabupaten Bogor lebih mementingkan para oknum itu daripada mementingkan fungsi kawasan lindung dan manfaat kawasan lindung untuk orang banyak termasuk menyelamatkan ibu kota negara dari banjir” ujar Een. KPC Bogor berharap Menteri Kehutanan tidak menyetujui perubahan status kawasan yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. 

KPC Bogor selalu mengajak warga Kota Bogor untuk peduli terhadap sungai ciliwung. Mengajak warga melakukan hal-hal yang sederhana dan berkelanjutan. Setiap akhir pekan memulung sampah di sungai ciliwung ataupun menanam pohon di bantaran sungai. Mebuang sampah pada tempatnya, tidak lagi membuang sampah di sungai serta peduli lingkungan sekitar yang bisa diterapkan dan dimulai dari rumah masing-masing. Dengan tumbuhnya kepedulian terhadap sungai sebagai sumber kehidupan dan tumbuhnya kesadaran menjaga keseimbangan alam diharapkan kedepannya alam terutama sungai kita bisa kembali ramah terhadap manusia. Hubungan manusia dan sungai kembali terjalin dengan baik seperti nenek moyang kita dulu kita memnfaatkan sungai dalam berbagai aktivitasnya. (EN)
Previous
Next Post »